Analisis Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemasangan Dan Pemeliharaan Tanda Batas Tanah Berdasarkan Pasal 19A Dan Pasal 19B Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Di Kabupaten Kubu

Andrianto, David Dwi (2023) Analisis Implementasi Pengaturan Hukum Terkait Pemasangan Dan Pemeliharaan Tanda Batas Tanah Berdasarkan Pasal 19A Dan Pasal 19B Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Di Kabupaten Kubu. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1012181089.pdf - Published Version Download (76kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1012181089.pdf - Published Version Download (73kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1012181089.pdf - Published Version Download (134kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1012181089.pdf - Published Version Download (110kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1012181089.pdf - Published Version Download (129kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1012181089.pdf - Published Version Download (93kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1012181089.pdf - Published Version Download (287kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1012181089.pdf - Published Version Download (274kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1012181089.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1012181089.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (116kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1012181089.pdf - Published Version Download (171kB)
	Text (A1012181089_DAVID DWI ANDRIANTO) A1012181089_DAVID DWI ANDRIANTO.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (980kB)

Abstract

Pada zaman sekarang dimana Tanah memiliki nilai yang sangat berharga yang di kehidupan bermasyarakat membuat pengaturan pendaftaran tanah menjadi hal yang penting dalam rangka menjaga hak yang dimiliki oleh setiap pemegang hak atas tanah. Pentingnya untuk menjaga dan memelihara batas bidang tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah semata – mata disusun untuk menghindari konfil atau sengketa antar pemilik tanah. Sehingga tatkala pengaturan mengenai tanah harus mencakup ketentuan pemasangan dan pemeliharaan tanda batas. Kebijakan Asas Kontradiktur Delimitasi khususnya pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Pasal 19A dan 19B memuat pelaksanaan pemasangan tanda batas serta kewajiban pemeliharaan yang harus dilakukan oleh masyarakat .Tujuan Skripsi ini adalah untuk Untuk mengetahui Penerapan pengaturan hukum terkait pemasangan tanda batas terhadap batas sebidang tanah Berdasarkan Pasal 19A dan Pasal 19B Peraturan Menteri Agraria Indonesia Nomor 16 Tahun 2021,dan menganalisis efektivitas pelaksanaan yang diatur dalam kebijakan pengaturan tersebut. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan jenis pendekatan kasus (Case Approach).Adapun hasil penelitian ini adalah 1) Pengaturan terkait Pasal 19 A dan Pasal 19B telah memuat penambahan pasal dalam rangka menjamin efektifitas dari segi teknis pada pelaksanaan khususnya terkait penerapan kaidah asas Kontradiktur Delimitasi. Namun meski pengaturan teknis tersebut ditujukan untuk mempertegas kebijakan hukum yang telah diatur sebelumnya, masih terdapat kelemahan dalam prakteknya 2) Pada wilayah Kabupaten Kuburaya sendiri, Asas Kontradiktur Delimitasi dinilai sulit untuk dilaksanakan dan kewajiban pemeliharaan batas tanah yang cenderung diabaikan oleh pemilik hak atas tanah dan pihak terkait lainnya. 3) Pemahaman mengenai Peraturan tersebut juga dinilai minim sehingga hal tersebut juga berdampak pada minimnya kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya terhadap individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan atas tanah serta resolusi dari pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut belum menjadi kajian utama hingga saat ini.

Actions (login required)

View Item