Analisis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Di Indonesia

Amelia, Ria Viola (2023) Analisis Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Menurut Hukum Di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011191292.pdf - Published Version Download (84kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011191292.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011191292.pdf - Published Version Download (70kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011191292.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011191292.pdf - Published Version Download (65kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011191292.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011191292.pdf - Published Version Download (238kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011191292.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011191292.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (77kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011191292.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (A1011191292_RIA VIOLA AMELIA) A1011191292_RIA VIOLA AMELIA .pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Fenomena penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang virtual semakin lama tidak bisa terhindari keberadaannya seiring dengan perkembangan teknologidi zaman modern ini. Bitcoin sebagai cryptocurrency mulai terkenal dikarenakan berhasil memberi keuntungan yang sanget besar dibanding dengan investasi lain dalam beberapa waktu semenjak kemunculannya. Selain dijadikan investasi,bitcoin juga dipergunakan sebagai mata uang digital untuk bertransaksi elektronik.Namun dalam hal ini masih banyak menuai pro dan kontra dari berbagai negarayang ada di dunia.Penelitian yang dilakukan pada penulisan hukum ini menggunakanpenelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan prosespenelitian hukum guna menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang akan dihadapi.Transaksi jual beli bitcoin menurut kaidah hukum di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 19 tahun2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan PemerintahNomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronikdan yang terakhir di tinjau dari Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bitcoin memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia.Namun, saat ini status hukum bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia masih belum sah.

Actions (login required)

View Item