Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Ramadhan, Bayu Bramasta (2023) Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/Pdt.P/2022/Pn Ptk Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011181217.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011181217.pdf - Published Version Download (179kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011181217.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011181217.pdf - Published Version Download (106kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011181217.pdf - Published Version Download (139kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011181217.pdf - Published Version Download (111kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011181217.pdf - Published Version Download (89kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011181217.pdf - Published Version Download (206kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011181217.pdf - Published Version Download (272kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011181217.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011181217.pdf - Accepted Version Download (123kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011181217.pdf - Published Version Download (184kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A1011181217.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (A1011181217_BAYU BRAMASTA RAMADHAN) A1011181217_BAYU BRAMASTA RAMADHAN.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pengertian perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya. Perkawinan beda dan pencatatan perkawinan beda agama dapat ditempuh setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat. Dalam perkara Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk Pihak yang berperkara yakni pasanagan Laki-Laki Muslim dan Wanita Katolik memohon agar perkawinan beda agamanya dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam hal ini hakim harus menimbang dalam memberikan penetapan pengadilan untuk menolak atau mengabulkan permohonan dari para pemohon dalam perkara Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Rumusan masalah dari peenlitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk atas dikabulkannya permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis atau mengetahui mengenai perkawinan beda agama dan pencatatan perkawinan beda agama dan mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama pada kasus Penetapan Pengadilan Negeri Nomor : 12/Pdt.P/2022/PN Ptk. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian Hukum Normatif didukung dengan pendekatan kasus (Case Approach). Data diperoleh dari studi kepustakaan. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara haruslah ideal atau sesuai dengan asas keadilan, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam kasus tersebut telah sejalan dengan asas-asas hukum antara lain keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yang dimana hakim mengabulkan permohonan dari para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak karena berdasarkan ketentuan hukum yakni Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri jo. Pasal 50 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bahwa dikabulkannya permohonan untuk pencatatan perkawinan beda agama adalah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi, bahwa para pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Actions (login required)

View Item