Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts)

Diansyafitri, Rizka (2023) Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011191012.pdf - Published Version Download (31kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011191012.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011191012.pdf - Published Version Download (670kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011191012.pdf - Published Version Download (123kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011191012.pdf - Published Version Download (119kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011191012.pdf - Published Version Download (146kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011191012.pdf - Published Version Download (547kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011191012.pdf - Published Version Download (442kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011191012.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (417kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011191012.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011191012.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A1011191012.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text (A1011191012_RIZKA DIANSYAFITRI) A1011191012_RIZKA DIANSYAFITRI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Syiqaq mengandung arti pertengkaran. Syiqaq ini timbul bila suami atau istri tidak melaksanakan kewajiban yang mesti di pikulnya. Syiqaq adalah pertengkaran antara suami dan istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban yang mesti dipikulnya. Syiqaq merupakan suatu perselisihan atau percekcokan yang terus menerus antara suami dan istri sehingga tidak ada harapan untuk damai atau menuju keluarga yang utuh. Tidak semua keluarga dapat mengarungi kehidupan berumah tangga dengan baik untuk dapat membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rumusan masalah ini adalah Bagaimana Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts Pengadilan Agama Putussibau). Tujuan penelitian secara umum maupun secara khusus yaitu Untuk Menganilisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Kasus Perceraian Dengan Alasan Syiqaq Di Dalam Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts dan Untuk Menganalisis Sebab Perceraian Berdasarkan Syiqaq Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu yuridis normatif untuk mendapatkan data primer mengenai pertimbangan hukum hakim dalam kasus perceraian dengan alasan syiqaq berdasarkan Putusan Perkara Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Pts kemudian menelaah dan mengujinya berdasarkan bahan bahan hukum. Dengan jenis pendekatan Perundang-Undangan (The Statute Approach) dan pendekatan kasus (The Case Approach). Hasil penelitian ini adalah secara khusus Pengadilan Agama Putussibau tidak terdapat perkara syiqaq dan secara mekanisme administrasi perkara putusan ini bukan berkualifikasi sebagai perkara syiqaq. Namun perkara syiqaq berlaku secara esensial dan prinsip pada perceraian dengan alasan huruf f dengan pemeriksaannya mendatangkan 2 orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami dan istri. Hal ini sejalan dengan perkara perceraian di atas. Berdasarkan keterangan saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) tahun. Sehingga dapat di simpulkan bahwa secara esensial putusan perkara perceraian dengan alasan huruf f tersebut merupakan perkara syiqaq. Dan sebab perceraian menurut hukum islam terdapat dalam Al-Qur’an dan hadist yaitu dalam surah al-Baqarah: 227 dan terdapat dalam surah Q.S An-Nisaa 4: 35. Sedangkan dalam hadist salah satumya riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah yaitu “Sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci Allah adalah talak.” Analisis sebab perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan sudah diatur mengenai alasan-alasan untuk bercerai yang kuat untuk diajukan ke pengadilan, alasan-alasan tersebut tercantum didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Actions (login required)

View Item