Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Terkait Batasan Waktu Pengajuan Permohonan Grasi Bagi Terpidana Mati Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati

Putriani, Lidia (2023) Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Terkait Batasan Waktu Pengajuan Permohonan Grasi Bagi Terpidana Mati Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011161126.pdf - Published Version Download (38kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011161126.pdf - Published Version Download (282kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011161126.pdf - Published Version Download (178kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011161126.pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011161126.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Daftar isi) Dafis_A1011161126.pdf - Published Version Download (88kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011161126.pdf - Published Version Download (85kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011161126.pdf - Published Version Download (349kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011161126.pdf - Published Version Download (242kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011161126.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (280kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011161126.pdf - Accepted Version Download (95kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011161126.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (A1011161126_LIDIA PUTRIANI) A1011161126_LIDIA PUTRIANI.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 menghapus berlakunya Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang mengatur tentang batasan waktu pengajuan permohonan grasi hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah putusan pengadilah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi berarti tidak ada lagi batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana. Tidak adanya batasan waktu pengajuan permohonan grasi menimbulkan permasalahan terhadap pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana mati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan tentang pengajuan permohonan grasi dan untuk mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati. Untuk mengetahui dampak tersebut, maka dalam penelitian ini penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, seperti undang-undang, buku, skripsi, majalah dan pencarian di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil akhir dari penelitian ini, diketahui bahwa berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 terkait batasan waktu pengajuan permohonan grasi bagi terpidana mati terhadap pelaksanaan hukuman mati memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif, yaitu terpidana yang putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun pada saat itu, tapi belum mengajukan grasi memiliki kesempatan untuk mengajukan grasi kepada presiden, terpidana mati yang belum dieksekusi mati, tetapi putusan pengadilannya telah lewat 1 (satu) tahun memiliki kesempatan melakukan upaya untuk merubah putusan pidananya dengan mengevaluasi putusan hakim, dan memberikan waktu kepada terpidana mati untuk menyesal sebelum dilakukannya eksekusi mati. Sedangkan dampak negatif, yaitu penegakan hukum tidak efektif, tujuan kebijakan hukum pidana tidak tercapai, dan perlindungan hukum tidak terpenuhi.

Actions (login required)

View Item