Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sanggau (Studi Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu)

Nasution, Nandita Mentari (2022) Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sanggau (Studi Perkara Nomor : 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu). Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1011191015.pdf - Published Version Download (38kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1011191015.pdf - Published Version Download (9kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1011191015.pdf - Published Version Download (157kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1011191015.pdf - Published Version Download (128kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1011191015.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1011191015.pdf - Published Version Download (12kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1011191015.pdf - Published Version Download (3kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1011191015.pdf - Published Version Download (363kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1011191015.pdf - Published Version Download (347kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1011191015.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (436kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1011191015.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (8kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dapus_A1011191015.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (A1011191015_NANDITA MENTARI NASUTION) A1011191015_NANDITA MENTARI NASUTION.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Permasalahan yang sering mengiringi perceraian di Pengadilan adalah persoalan pembagian harta bersama atau harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan baik dari hasil usaha suami maupun istri. Permasalahan dalam fenomena ini adalah dimana adanya pembagian harta bersama yang dilakukan secara sepihak oleh salah satu pasangan suami istri yang mengakibatkan ketidakrataan pembagian harta bersama yang didapatkan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik meneliti lebih jauh dengan mengangkat permasalahan menjadi sebuah judul “Sengketa Harta Bersama Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sanggau (Studi Perkara Nomor: 110/Pdt.G/2022/Pa.Sgu)”. Dari perumusan masalah yang memberikan tujuan penulisan sebagai berikut, pertama untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menolak gugatan harta bersama berdasarkan putusan pengadilan agama sanggau studi perkara nomor : 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu. Kedua untuk mengetahui upaya hukum penggugat tentang penolakan gugatan harta bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah dengan metode yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan tinjauan terhadap ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan sumber datanya berasal dari data primer, data sekunder, dan data tersier. Serta analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, jurisprudensi dan literature lainnya yang dihubungkan dengan data-data yang diperoleh penulis dari dokumentasi, yaitu mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Putusan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama akibat perceraian adalah tidak sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Pembagian Penggugat adalah 1/3 (sepertiga) bagian, sedang bagian Tergugat adalah 2/3 (dua pertiga). (2) Upaya hukum yang dilakukan penggugat yang merasa tidak puas atau tidak mendapatkan rasa keadilan dari keputusan hakim yang belum mendapatkan kekuatan hukum tetap dapat melakukan upaya hukum seperti banding, kasasi dan verzet atau yang disebut dengan upaya hukum biasa.

Actions (login required)

View Item