Tinjauan Ratifikasi The Ramsar Convention On Wetlands 1971 Dalam Konservasi Terhadap Daftar Situs Lahan Basah Yang Penting Secara Internasional Terutama Bagi Habitat Unggas Air di Indonesia

Maulana, Muhammad Jihad (2022) Tinjauan Ratifikasi The Ramsar Convention On Wetlands 1971 Dalam Konservasi Terhadap Daftar Situs Lahan Basah Yang Penting Secara Internasional Terutama Bagi Habitat Unggas Air di Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Tanjungpura.

	Text (Cover) Cover_A1012191073.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Yuridis) Yuridis_A1012191073.pdf - Published Version Download (400kB)
	Text (Surat Pernyataan) SP_A1012191073.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text (Abstrak) Abstrak_A1012191073.pdf - Published Version Download (11kB)
	Text (Kata Pengantar) Kapeng_A1012191073.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Daftar Isi) Dafis_A1012191073.pdf - Published Version Download (49kB)
	Text (Daftar Lain) Daflain_A1012191073.pdf - Published Version Download (26kB)
	Text (Bab I) Bab1_A1012191073.pdf - Published Version Download (210kB)
	Text (Bab II) Bab2_A1012191073.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (Bab III) Bab3_A1012191073.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (307kB)
	Text (Bab IV) Bab4_A1012191073.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text (Daftar Pustaka) Dafpus_A1012191073.pdf - Published Version Download (154kB)
	Text (Lampiran) Lamp_A1012191073.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (34kB)
	Text (A1012191073_MUHAMMAD JIHAD MAULANA) A1012191073_MUHAMMAD JIHAD MAULANA.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Lahan basah merupakan sumber kehidupan yang memiliki banyak manfaat baik sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup, maupun sebagai fungsi ekologis seperti mengendalikan banjir, mencegah erosi, serta sebagai pengendali iklim. Akan tetapi, laju kehilangan dan kerusakan lahan basah semakin bertambah di seluruh bagian bumi. Konversi lahan basah yang telah terjadi di berbagai belahan dunia telah menjadi faktor utama terjadi kerusakaan terhadap jutaan lahan basah di dunia, termasuk Indonesia. Suatu kawasan lahan basah yang diakui memiliki kepentingan internasional dapat ditetapkan menjadi situs Ramsar berdasarkan the Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Konvensi Ramsar) yang bertujuan untuk menghentikan perambahan dan perusakan lahan basah yang terjadi saat ini dan di masa yang akan datang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif menggunakan pendekatan perundang-undangan melalui studi kepustakaan dari sumber data hukum sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, kemudian diolah dengan analisis kualitatif secara deduktif. Tujuan penelitian ini, yakni untuk mengetahui tinjauan ratifikasi the Ramsar Convention on Wetlands 1971 dalam konservasi terhadap daftar situs lahan basah yang penting bagi internasional terutama bagi habitat unggas air di Indonesia, guna mendapatkan saran dan solusi serta kontribusi bagi perkembangan hukum konservasi bagi daftar situs Ramsar di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia perlu melakukan harmonisasi ratifikasi Konvensi Ramsar dengan peraturan perundang-undangan terkait landasan hukum konservasi pada lahan basah yang penting bagi secara internasional terutama bagi habitat unggas air, guna menghindari tumpang tindih aturan sekaligus sebagai akibat hukum berupa pengikatan diri kepada konvensi. Masih seringnya ditemui kelemahan komunikasi dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah, dan koordinasi lintas sektoral. Kemudian, partisipasi masyarakat yang belum memadai dalam penyusunan hukum dan pelaksanaan kebijakan menyebabkan implementasi berbagai produk hukum tersebut terkadang saling bertentangan dan sulit dilaksanakan. Konservasi situs Ramsar dan lahan basah Indonesia yang sangat luas dan kompleks dengan berbagai karakteristik ekologis, sosial, dan ekonomisnya diperlukan landasan hukum dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, swasta, lembaga penelitian, lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item